PENGADILAN AGAMA MENTOK MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

Pengumuman

Penerapan Electronic Track Record (ETR) Bagi Seluruh Tenaga Teknis dan Tenaga Non Teknis Peradilan Agama | (16/03)
Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian periode Triwulan I tahun 2026 pada aplikasi SIMTEPA | (12/03)
Pelaksanaan Validasi Individu pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MARI Periode Triwulan I Tahun 2026 | (12/03)
Undangan Menyaksikan Wisuda Purnabakti Ketua PTA Bengkulu | (11/03)
Buku Pedoman Keprotokolan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung | (11/03)
Permintaan Pengisian Jabatan Tenaga Teknis (Hakim dan Kepaniteraan) | (09/03)
Kegagalan Hasil Evaluasi ZI Mandiri Tahun 2025 | (09/03)
Sosilisasi Data Falakiyah | (06/03)

Pengumuman Lainnya

Berita Pengadilan

Penyerahan Spesimen Agen BSI dan Pengarahan Mekanisme Pembayaran Perkara di Pengadilan Agama Mentok | (12/03)

Pengadilan Agama Mentok Gelar Sholat Dzuhur Berjamaah dan Kultum tentang Pentingnya Menghargai Setiap Kebaikan | (10/03)

PENGADILAN AGAMA MENTOK SOSIALISASIKAN SCAN BARCODE PENGISIAN DATA SAKSI GUNA TINGKATKAN EFESIENSI LAYANAN | (10/03)

Menanamkan Nilai Puasa dan Integritas, PA Mentok Gelar Sholat Dhuhur Berjamaah dan Kultum | (09/03)

Sinergi Pendidikan dan Peradilan, Pengadilan Agama Mentok Lepas Mahasiswa Magang IAIN SAS Bangka Belitung dan Siswa PKL SMKN 1 Mentok | (26/02)

Penyampaian Kultum oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Mentok | (25/02)

Berita Lainnya

BROSUR DIGITAL

Klik gambar untuk membuka brosur digital

PUBLIKASI DIGITAL

Klik gambar untuk membaca lebih lanjut!

Hak-hak Pokok Masyarakat Pencari Keadilan

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1.	Berhak memperoleh Bantuan Hukum
2.	Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum
3.	Berhak segera diadili oleh Pengadilan
4.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6.	Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7.	Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8.	Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9.	Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10.	Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
12.	Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14.	Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15.	Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16.	Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17.	Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
18.	Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19.	Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20.	Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21.	Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22.	Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
23.	Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.