PENGADILAN AGAMA MENTOK MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 AREA 6 AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 AREA 6
Visi Misi Delapan Nilai Utama Hasil Survei Program Prioritas PA Mentok Program Prioritas Badilag Rolemodel Maklumat Pelayanan
Visi Misi Delapan Nilai Utama Hasil Survei Program Prioritas PA Mentok Program Prioritas Badilag Rolemodel Maklumat Pelayanan

Pengumuman

Pengumuman Lainnya

Berita Pengadilan

Hari Pertama Pelaksanaan Sidang Luar Gedung di Kecamatan Kelapa
Hari Pertama Pelaksanaan Sidang Luar Gedung di Kecamatan Kelapa | (04/02)
Launching Inovasi serta Penyerahan Perjanjian Kerjasama, Pengadilan Agama Mentok dengan 5 Instansi
Launching Inovasi serta Penyerahan Perjanjian Kerjasama, Pengadilan Agama Mentok dengan 5 Instansi | (04/02)
PENGADILAN AGAMA MENTOK LAKSANAKAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN RUTAN KELAS IIB MENTOK
PENGADILAN AGAMA MENTOK LAKSANAKAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN RUTAN KELAS IIB MENTOK | (03/02)
TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN, HAKIM PENGADILAN AGAMA MENTOK INGATKAN INTEGRITAS DAN ANTI-GRATIFIKASI
TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN, HAKIM PENGADILAN AGAMA MENTOK INGATKAN INTEGRITAS DAN ANTI-GRATIFIKASI | (03/02)
CPNS Pengadilan Agama Mentok Ikuti Latsar Gelombang I Tahun 2026
CPNS Pengadilan Agama Mentok Ikuti Latsar Gelombang I Tahun 2026 | (02/02)
Pengadilan Agama Mentok Awali Pekan dengan Integritas
Pengadilan Agama Mentok Awali Pekan dengan Integritas | (02/02)
Berita Lainnya

BROSUR DIGITAL

Klik gambar untuk membuka brosur digital

PUBLIKASI DIGITAL

Klik gambar untuk membaca lebih lanjut!

Hak-hak Pokok Masyarakat Pencari Keadilan

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum
2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum
3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan
4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya  dalam hal terdakwa ditahan.
12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
17. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.
(Pasal 50 s/d 68 dan Pasal 196 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP)

: : : : : ; :

:

:

:

:

:

;

:

: