PENGADILAN AGAMA MENTOK MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 AREA 6 AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 AREA 6
Visi Misi Delapan Nilai Utama Hasil Survei Program Prioritas PA Mentok Program Prioritas Badilag Rolemodel Maklumat Pelayanan
Visi Misi Delapan Nilai Utama Hasil Survei Program Prioritas PA Mentok Program Prioritas Badilag Rolemodel Maklumat Pelayanan

Pengumuman

Pengumuman Lainnya

Berita Pengadilan

Wujudkan Lingkungan Aman dan Tertib, Kanit Binmas Polsek Mentok Monitoring Satpam Pengadilan Agama Mentok
Wujudkan Lingkungan Aman dan Tertib, Kanit Binmas Polsek Mentok Monitoring Satpam Pengadilan Agama Mentok | (07/05)
Pengadilan Agama Mentok Terima Kunjungan Monev Kinerja dari PTA Kepulauan Bangka Belitung
Pengadilan Agama Mentok Terima Kunjungan Monev Kinerja dari PTA Kepulauan Bangka Belitung | (04/05)
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Laksanakan Pembinaan dan Pengawasan Triwulan II di Pengadilan Agama Mentok
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Laksanakan Pembinaan dan Pengawasan Triwulan II di Pengadilan Agama Mentok | (04/05)
Pengadilan Agama Mentok Tegaskan Komitmen Integritas
Pengadilan Agama Mentok Tegaskan Komitmen Integritas | (04/05)
Pengadilan Agama Mentok Laksanakan Rapat Umum untuk Penguatan Kinerja dan Layanan
Pengadilan Agama Mentok Laksanakan Rapat Umum untuk Penguatan Kinerja dan Layanan | (30/04)
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MENTOK BERIKAN PENGARAHAN DEMI PERKUAT KEDISIPLINAN DAN ZONA INTEGRITAS
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MENTOK BERIKAN PENGARAHAN DEMI PERKUAT KEDISIPLINAN DAN ZONA INTEGRITAS | (28/04)
Berita Lainnya

BROSUR DIGITAL

Klik gambar untuk membuka brosur digital

PUBLIKASI DIGITAL

Klik gambar untuk membaca lebih lanjut!

Hak Atas Biaya Cuma-Cuma (Prodeo)

Berdasarkan SEMA No 10  Tahun 2010  tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

: ; ; : : ; ;

:

;

;

:

:

;

;